Pengetahuan Lingkungan

PENGETAHUAN LINGKUNGAN

I.Azas Pengetahuan Lingkungan

I.1 Pendahuluan

Ilmu Lingkungan adalah suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Perbedaan utama ilmu lingkungan dan ekologi adalah dengan adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat (valid), baru, dan menyeluruh tentang alam sekitar, dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Misi tersebut adalah untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Timbulnya kesadaran lingkungan sudah dimulai sejak lama, contohnya Plato pada 4 abad Sebelum Masehi telah mengamati kerusakan alam akibat perilaku manusia. Pada zaman modern, terbitnya buku Silent Spring tahun 1962 mulai menggugah kesadaran umat manusia.

Di Indonesia tulisan tentang masalah lingkungan hidup mulai muncul pada 1960-an. Sejak itu Indonesia terus aktif mengikuti pertemuan puncak yang membicarakan tentang lingkungan hidup secara global, yaitu Konferensi Stockholm pada 1972; Earth Summit di Rio de Janiero tahun 1992; dan WSSD di Johannesburg, tahun 2002. Ilmu lingkungan meliputi hubungan interaksi yang sangat kompleks sehingga untuk memudahkan mempelajarinya dilakukan berbagai pendekatan, antara lain: homeostasis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model.

a.Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup terdiri dari permasalahan lingkungan global dan sektoral. Contoh permasalahan lingkungan global adalah: pertumbuhan penduduk, penggunaan sumber daya alam yang tidak merata; perubahan cuaca global karena berbagai kasus pencemaran dan gaya hidup yang berlebihan; serta

penurunan keanekaragaman hayati akibat perilaku manusia, yang kecepatannya meningkat luar biasa akhir-akhir ini. Contoh permasalahan lingkungan sektoral dibahas masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia. Masalah tersebut terjadi pada berbagai ekosistem, seperti yang terjadi di kawasan pertanian, hutan, pesisir, laut, dan perkotaan.

Adapun usaha mengatasi permasalahan lingkungan dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dibahas adalah cara ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, penegakan hukum, dan etika lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang menjadi sangat kompleks diperlukan berbagai upaya pendekatan sekaligus secara sinergis.

b.Struktur Ekosistem

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, batasan dari ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Secara struktural ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik ekosistem meliputi: sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan, jasad renik, dan sumber daya manusia. Komponen abiotik ekosistem meliputi: sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya energi fosil, udara, serta cuaca dan iklim. Masing- masing komponen yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan erat. Adapun faktor lingkungan pembatas berperan besar dalam menentukan komposisi organisme dalam suatu ekosistem. Dalam konsep faktor pembatas dikemukakan bahwa setiap organisme memiliki kisaran toleransi terhadap setiap faktor lingkungan abiotik.

c.Fungsi Ekosistem

Untuk memahami bagaimana ekosistem berfungsi maka hal mendasar yang perlu dipahami adalah terdapatnya aliran energi ke dalam ekosistem dan terjadinya daur materi di dalam ekosistem. Kedua hal tersebut dapat diamati pada proses produksi dan dekomposisi, rantai dan jaring makanan, adanya tingkatan tropik di dalam ekosistem, serta terjadinya daur biogeokimia yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambung-an. Energi ialah segala sesuatu yang

dapat melakukan pekerjaan. Sumber energi dapat dikelompokkan menjadi: sumber energi tak terbarui (non renewable) yaitu sumber energi fosil dan nuklir, sumber energi terbarui (renewable) yaitu sumber energi bukan fosil, misalnya tenaga air dan tenaga angin. Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jalur makan-memakan. Rantai makanan dibagi atas dua tipe dasar, yaitu: rantai makanan rerumputan (grazing food chain), dan rantai makanan sisa (detritus food chain). Unsur yang merupakan persinggungan (interface) antara komponen habitat yaitu tanah/batuan, air, dan atmosfer, terjadi proses-proses baik fisik, kimia, maupun biologi yang silih berganti atau bersamaan yang disebut proses biogeokimia, karena proses ini terjadi berulang-balik, maka proses ini disebut daur biogeokimia.

Di dalam daur unsur atau senyawa kimia dapat ditemukan adanya 2 (dua) kutub, yaitu kutub cadangan dan kutub pertukaran atau kutub peredaran. Dari segi biosfer, daur biogeokimia terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu tipe gas dan tipe sedimen.

Kita sebagai manusia harus mengetahui tentang asas-asas pengetahuan lingkungan. tujuannya adalah untuk kita harus mentaati aturan-aturan yang telah berlaku agar lingkungan yang ada di sekitar kita pada khususnya dan lingkungan diseluruhnya pada umumnya tidak terjadi kerusakan. Karena sekarang banyak terjadi kerusakan pada lingkungan di dunia yang disebabkan ketidak tahuan manusia terhadap asas-asas tersebut, atau mungkin memang itu adalah ulah manusia yang hanya memikirkan materi dan kepentingannya diri sendiri untuk meraup banyak keuntungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada lingkungan yang ada di bumi nanti.

Dalam ilmu lingkungan kita mengenal berbagai macam tentang sumber daya alam, baik itu yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tersebut harus di gunakan dengan sebaik-baiknya. Asas di dalam suatu ilmu pada dasarnya merupakan penyamarataan kesimpulan secara umum, yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk menguraikan gejala (fenomena) dan situasi yang lebih spesifik. Asas dapat terjadi melalui suatu

penggunaan dan pengujian metodologi secara terus menerus dan matang, sehingga diakui kebenarannya oleh ilmuwan secara meluas. Tetapi ada pula asas yang hanya diakui oleh segolongan ilmuwan tertentu saja, karena asas ini hanya merupakan penyamarataan secara empiris saja dan hanya benar pada situasi dan kondisi yang lebih terbatas, sehingga terkadang asas ini menjadi bahan pertentangan. Ilmu lingkungan merupakan salah satu ilmu yang mengintegrasikan berbagai ilmu yang mempelajari jasad hidup (termasuk manusia) dengan lingkungannya, antara lain dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pertanian, sehingga ilmu ini dapat dikatakan sebagai suatu poros, tempat berbagai asas dan konsep berbagai ilmu yang saling terkait satu sama lain untuk mengatasi masalah hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya.

II.2 Ekologi.

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. berasal dari kata Yunani Oikos ('habitat') dan logos ("ilmu"). Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Dilihat dari pengertiannya dapat di simpulkan bahwa ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, dan sangat berperan sekali dalam keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi, sumber energi dalam ekologi adalah matahari , ekonomi dan ekologi berkaitan dalam keharmonisan kesejahteraan manusia dan kelestarian.

Habitat adalah tempat suatu spesies berkembang. Menurut Clements dan Shelford (1939), habitat adalah lingkungan fisik yang ada disekitar spesies, atau populasi spesies, atau kelompok spesies. Dalam ilmu ekologi, bila pada tempat yang sama hidup berbagai kelompok spesies maka habitat tersebut dinamakan biotop. Bioma adalah sekelompok tumbuhan dan hewan yang tinggal pada suatu habitat lokasi geografis tertentu.

Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik

antara lain suhu, air, kelembaban, cahaya, dan topografi, sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling memengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan.

Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru, yang baru muncul pada tahun 70-an. Akan tetapi, ekologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang biologinya. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya atau lingkungannya. Ekologi, biologi dan ilmu kehidupan lainnya saling melengkapi dengan zoologi dan botani yang menggambarkan hal bahwa ekologi mencoba memperkirakan, dan ekonomi energi yang menggambarkan kebanyakan rantai makanan manusia dan tingkat tropik.

Para ahli ekologi mempelajari hal berikut:

1.Perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

2.Perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya.

3.Terjadi hubungan antarspesies (interaksi antarspesies) makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kini para ekolog(orang yang mempelajari ekologi) berfokus kepada Ekowilayah bumi dan riset perubahan iklim.

I.3 Azas-Azas Pengetahuan Lingkungan

1.Azas mengenai sumber daya alam

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.(http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam)

Azas-azas yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah azas-azas yang berhubungan dengan materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman. Azas yang berhubungan dengan energi yang dinyatakan sebagai berikut :

“Semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi atau ekosistem dapat dianaggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan . Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak hilang dihancurkan atau diciptakan.” Azas ini telah menjadi hukum dan dikenal dengan hukum termodinamika I, atau dikenal juga hukum konservasi energi.

Azas ini menerangkan bahwa pada populasi atau ekosistem ada aliran energi. Azas ini menerangkan proses pelepasan dan penyimpanan energi. Energi itu sendiri terdapat pada ekosistem atau populasi, dapat dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, pada proses fotosintesa. Energi berasal dari cahaya matahari diubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan yang berklorofil. Selanjutnya energi kimia oleh tumbuhan tadi digunakan untuk aktivitas metabolisme, pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian tumbuhan tadi dimakan oleh hewan herbivor dan diolah dalam tubuh untuk aktivitasnya dan ada pula yang dilepaskan berupa panas atau hasil eksresi beruapa cairan maupun padatan. Cairan atau padatan tersebut lalu diuraikan pula mikroorganisme. Demikianlah selanjutnya, jadi energi tadi mengalir dalam bentuk yang berbeda- beda tetapi tidak musnah. Hanya saja pada aliran energi tadi ada inefisiensi atau ada energi yang terlepas dalam bentuk panas pada setiap rantai siklus energi. Ini

sesuai dengan azas ke-2 tentang energi yang menyatakan bahwa “ Tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien.”

2. Azas mengenai stabilitas sistem ekologi

Untuk semua kategori sumber alam kalau pengadaannya sudah mencapai titik optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan pertambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Jika telah mencapai batas maksimum maka sumber alam itu justru akan rusak. Azas ini disebut juga azas penjenuhan.

Jumlah individu populasi tergantung pada pengadaan sumber alam yang berkaitan. Dari hal ini pula bisa diterangkan bahwa pada lingkungan yang stabil populasi hewan atau tumbuhan cenderung naik atau turun bukan terus naik atau terus turun karena faktor pembatasnya yaitu sumber alam yang tersedia. Dengan kata lain, akan terjadi pengintensifan perjuangan hidup kalau persediaan faktor alam tadi berkurang atau bertambah. Gejala inilah yang kemudian dikenal dengan pengatuaran populasi karena faktor yang bergantung pada kepadatan (Density- Dependent Factor).

Azas berikutnya yang berkaitan dengan stabilitas sistem ekologi, menyatakan bahwa sistem yang sudah mantap (dewasa) mengeksploitasi sistem yang belum mantap (belum dewasa). Azas ini menerangkan bahwa ekosistem atau populasi atau tingkat makanan yang mantap mengalirkan energi, biomassa dan keanekaragaman ke ekosistem atau populasi yang belum mantap. Denagn kata lain energi, materi, keanekaragaman bergerak dari yang sederhana ke raah yang lebih kompleks, atau dari subsistem rendah energi dipindahkan ke subsistem yang lebih tinggi. (Dr. Abdul Razak dan dr. H. Armin Arief 2006 : 23)

3. Azas mengenai fluktuasi populasi

Azas yang berkaitan dengan fluktuasi populasi menyatakan bahwa “derjat keteraturan naik turunnya populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nantinya akan mempengaruhi populasi. (Dr. Abdul Razak dan dr. H. Armin Arief 2006 : 23)

Sebagai ilustrasi, kita berikan contoh atau analogi untuk menerangkan azas diatas. Misalnya burung elang sangat bergantung pada tikus tanah sebagai bahan

makanan utamanya. Tikus tanah tergantung pada spesies tumbuhan, tumbuhan hidup juga tergantung pada jenis tanahnya.

Hal ini menunjukkan secara jelas dan fluktuasi dalam populasi. Hal yang sama terjadi pada seorang pedagang yang akan menaikkan harga hasil produksinya. Ia harus melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memperhatikan turun naiknya harga bahan mentah yang membentuk hasil produksinya.

4. Rantai dan jaringan makanan

Suatu organisme hidup akan selalu mrmbutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks bersifat saling mempengaruhi atau timbal balik. Hubunagn timbal balik antara unsur-unsur hayati dengan nonhayati membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Didalam ekosistem terjadi rantai makanan, aliran energi, dan siklus biogeokimia.

Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan (tumbuhan- herbivora-carnivora-omnivora). Pada setiap tahap pemindahan energi, 80%-90% energi potensial hilang sebagai panas, karena itu langkah-langkah dalam rantai makanan terbatas 4-5 langkah saja.

Ada 2 tipe dasar rantai makanan :

a.Rantai makanan rerumputan (grazing food chain). Misalnya : tumbuhan- herbivora-carnivora-omnivora.

b.Rantai makanan sisa (detritus food chain). Bahan mati mikroorganisme (detrivora = organisme pemakan sisa) predator dan bangkai. (http://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makanan)

Para ilmuwan ekologi mengenal tiga macam rantai pokok yaitu:

a.Rantai pemangsa

Rantai pemangsa landasan utamanya adalah tumbuhan hijau sebagai produsen.Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora.

b.Rantai parasit

Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup

sebagai parasit

c.Rantai saprofit

Rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai. Misalnya jamur dan bakteri.

(http://www.bebas.vlsm.org/v12/sponsor/sponsor- pendamping/Praweda/Biologi/0030%20Bio%201-7a.htm)

II. Sumber Daya Alam

II.1. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

II.1.a Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan sebenarnya sangat tergantung pada konteks dan pemahaman atau persepsi seseorang terhadap terminologi pembangunan itu sendiri. Menurut Budiman (2000) kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.

Menurut Budiman (2000) pemaknaan pembangunan berdasarkan persepsi masyarakat kecil sangat beragam. Pada sebagian masyarakat kecil, pembangunan merupakan malapetaka yang mendamparkan hidup mereka. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa akibat adanya pembangunan, mereka harus terusir dari tempat tinggal mereka yang menjadi lahan pembangunan. Demikian pada sebagian masyarakat kecil lain, pembangunan merupakan penghambat mereka untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa akibat adanya pembangunan di desa, mereka harus bekerja bakti hingga seharian dan menyebabkan hilangnya kesempatan mereka untuk memperoleh pendapatan pada hari itu.

Pembangunan dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu fungsi Pemerintah Daerah. Menurut Supriatna (1993) fungsi Pemerintah Daerah tidak lagi semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga ditujukan untuk memberikan pelayanan-pelayanan untuk mengimbangi perkembangan tuntutan-tuntunan pelayanan dari masyarakat moderen. Lebih lanjut Supriatna (1993) menuturkan bahwa di dunia berkembang, terlepas dari aktivitas pemberian pelayanan, Pemerintah Daerah juga diharapkan menjalankan peran utama untuk melaksanakan pembangunan di daerah-daerah.

Prof. Davey seperti disebutkan Supariatna (1993: 30) mengelompokkan fungsi Pemerintah Daerah ke dalam lima kelompok fungsi, yaitu: (i) pemberian pelayanan, (ii) fungsi pengaturan, (iii) fungsi pembangunan, (iv) fungsi perwakilan, dan (v) fungsi koordinasi dan perencanaan. Terkait dengan fungsi inilah penting kiranya bagi daerah untuk dapat berbenah dan mempersiapkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat melaksanakan fungsi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah ini. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban moral dari pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang diusahakan melalui program pembangunan.

Supriatna (1993) selanjutnya mengemukakan bahwa dalam kaitan dengan peranan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah muncul beberapa pernyataan mendasar, diantaranya:

1.Apakah Pemerintah Daerah memang mempunyai kapasitas untuk menjalankan pembangunan?

2.Apakah Pemerintah Daerah telah dilengkapi dengan sumber-sumber

(resources) yang mencukupi untuk menjalankan peranannya tersebut?

3.Sejauhmana Pemerintah Daerah diberi kewenangan/prakarsa (discreation), baik secara politik maupun finansial?

Untuk menjawab ketiga pernyataan tersebut di atas, perlu kiranya melakukan perbandingan dan analisis situasi disesuaikan dengan Teori Riggs (1964). Teori Riggs menyatakan tentang masyarakat prismatik (prismatic society) sebagai model yang umum di masyarakat dunia ketiga. Dalam teorinya Riggs menyebutkan bahwa suatu masyarakat yang prismatik ditandai dengan beberapa

ciri atau karakteristik : (i) tingginya tingkat formalisme, (ii) tumpang tindih

(overlapping), (iii) adanya hak-hak istimewa (particularism), (iv) keanekaragaman (heterogenity), dan (v) norma-norma masyarakat yang bermacam-macam (polynormatism).

Selain itu, Teori Riggs juga mengungkapkan bahwa ciri pemerintahan dalam masyarakat yang prismatik cenderung untuk lebih menekankan pada pembangunan birokrasi dibandingkan pembangunan politik yang pada akhirnya akan melemahkan kontrol sosial dan menguatkan dominasi dari birokrasi. Pada akhirnya kondisi ini mengakibatkan bertumpuknya kekuasaan dan sumberdaya di tangan birokrasi. Lebih lanjut Teori Riggs juga menyatakan bahwa elit yang berkuasa mempergunakan birokrasi sebagai instrumen untuk mengontrol Pemerintah Daerah, dengan memberikan sedikit predikat desentralisasi dan otonomi daerah. Dan, kondisi inilah yang menghambat Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pembangunan (Supriatna, 1993: 31-32).

Pembangunan sendiri dapat diukur melalui beberapa pendekatan, diantaranya yaitu (i) kekayaan rata-rata, (ii) pemerataan, (iii) kualitas kehidupan, (iv) kerusakan lingkungan, dan (v) keadilan sosial dan kesinambungan (Budiman, 2000). Kekayaan rata-rata dihitung berdasarkan rasio Product Domestic Bruto

(PDB) terhadap jumlah penduduk per tahun. Dalam konteks daerah, kekayaan rata-rata daerah dapat dihitung berdasarkan rasio Product Domestic Regional

Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk daerah kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu. Pemerataan dapat diukur dengan menggunakan pendekatan perbandingan terhadap tiga kelompok penduduk, yaitu penduduk termiskin, penduduk menengah dan penduduk terkaya, dengan cara menghitung secara sederhana berapa persen PDB diraih oleh 40% penduduk termiskin, berapa persen PDB diraih oleh 40% penduduk menengah dan berapa persen PDB diraih oleh 20% penduduk terkaya. Selain itu, pemerataan juga dapat diukur dengan menggunakan perhitungan Indeks Gini. Dengan demikian dapat dikatakan, bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata (Budiman, 2003).

Kualitas kehidupan dapat didekati melalui penggunaan tolok ukur PQLI

(Physical Quality of Life Index). Tolok ukur PQLI ini diperkenalkan Moris seperti disebutkan Budiman (2000) mengukur tiga indikator, yaitu: (1) rata-rata harapan hidup, (2) rata-rata kematian bayi, dan (3) rata-rata prosentasi dan melek huruf.

Kerusakan lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur sejauh mana kerusakan lingkungan dapat diminimalisir oleh adanya pembangunan. Oleh karena itu dalam hal ini perlu kiranya dipertimbangkan faktor-faktor kerusakan lingkungan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Faktor kerusakan lingkungan tersebut, misalnya kerusakan terhadap sumberdaya alam, polusi akibat limbah industri, dan sebagainya (Budiman, 2003).

Lebih lanjut Budiman (2000) menyebutkan bahwa keadilan sosial dan berkesinambungan dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan melalui unsur-unsur seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata serta berkesinambungan. Berkesinambungan dalam hal ini dilihat dari tidak adanya kerusakan sosial yang dapat diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang atau timpang, serta tidak adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tidak ramahnya pembangunan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Desain Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah Pembangunan ekonomi di era otonomi daerah ini mau tidak mau sangat memerlukan pendekatan yang baik dan tepat agar proses pembangunan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan semangat implementasi good governance. Oleh karena itu, perlu kiranya pembangunan ekonomi ini direncanakan secara matang dan mengedepankan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bersama.

Wahyudin (2005) menyebutkan bahwa perencanaan adalah langkah penting yang harus dilaksanakan dalam suatu proses pembangunan. Secara sederhana, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai target-target kuantitatif yang mencakup semua aspek utama pembangunan yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Fungsi penting dalam perencanaan pembangunan adalah untuk memengaruhi, memberikan arah dan dalam beberapa hal diharapkan

mampu mengendalikan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pada kurun waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang mampu mengakomodasi aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaannya. Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah dan semangat reformasi, perencanaan pembangunan yang baik seyogianya beranjak dari realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta harus aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kaitan ini, suatu proses perencanaan pembangunan hendaknya disusun dengan melibatkan masyarakat yang terkait (stakeholders). Hal ini sangat penting dilakukan agar segenap program yang berhasil dirancang merupakan buah pemikiran dari para stakeholders yang pada gilirannya akan menambah semangat kebersamaan dalam kerangka upaya pengejewantahannya (Wahyudin, 2005).

Perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan pendekatan di atas memerlukan suatu wadah atau media yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang bersifat aspiratif dan bottom up planning. Para perencana di mana pun tentunya tidak asing lagi dengan istilah bottom up planning (perencanaan dari bawah). Ini merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang disusun dan digali secara partisipatif dari bawah (grass root). Sebagai sebuah pendekatan perencanaan, tentunya sangat memerlukan suatu metode pelaksanaan yang dapat dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut (Wahyudin, 2005).

Kebijakan pembangunan Indonesia selama ini dinilai senantiasa diarahkan pada target pertumbuhan (target growth oriented). Padahal fenomena yang terjadi di Indonesia kurang menunjukkan iklim yang positif, sehingga sentuhan pembangunan ekonomi di level grass root seringkali terabaikan dan cenderung gagal serta tidak menyentuh permasalahan mendasar masyarakat Indonesia.

Platform pembangunan semacam ini pada pasca Pemilu 2004 ke depan sudah seharusnya digeser, sehingga target pembangunan Indonesia bukanlah sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi belaka. Oleh karena itu, setting ekonomi yang dibangun seyogianya berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan berorientasi

pada keberadaan sumberdaya yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat Indonesia, seperti sumberdaya kelautan, pertanian dan perkebunan, serta kehutanan (Wahyudin, 2004).

Lebih lanjut Wahyudin menyebutkan bahwa fokus pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan ini seyogyanya harus menjadi perhatian dasar pemerintah dalam menentukan sumber-sumber devisa potensial dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah membuktikan, kekuatan ekonomi rakyat mampu bertahan semasa krisis moneter 1997. Ekonomi rakyat benar-benar tahan banting. Dengan demikian, krisis moneter 1997 setidaknya menjadisaksi sejarah dan sekaligus pelajaran sangat berharga, bahwa pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan mampu bertahan dalam badai krisis moneter. Sementara di lain pihak, syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya (Usman, 2007).

Dalam hal ini ekonomi berbasis kerakyatan ini lebih cenderung merupakan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan. Banyak realitas sejarah menggambarkan bahwa ekonomi rakyat yang disokong oleh sektor-sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan tetap mampu bertahan memberikan kontribusi penghidupan masyarakat Indonesia di saat-saat terjadinya krisis. Realitas empirik dari kekuatan ekonomi rakyat dapat dilihat dalam dinamika ekonomi riil masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi yang menghidupi kita. Setiap hari yang kita hidangkan di meja makan adalah bahan-bahan hasil produksi rakyat. Beras sampai garam, sayur-mayur sampai bumbu, merupakan produksi perekonomian rakyat, bukan produksi ekonomi konglomerat. Jadi, perekonomian rakyatlah yang menghidupi, dan menjadi pendukung kehidupan bangsa selama ini. Jika sekiranya perekonomian nasional terus-menerus menghadapi krisis, ekonomi rakyat akan masih bisa hidup, betapapun subsistemik. Malah, sejak zaman perjuangan fisik melawan kolonial, ekonomi rakyat yang memberi "makan" para pejuang kita (Usman, 2007).

Terlepas dari pemakaian istilah ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan yang digunakan dalam wacana, yang jelas, ekonomi kerakyatan menurut(Usman, 2007) dapat didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang berisi kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat. Sementara perekonomian rakyat adalah sistem ekonomi dimana rakyat dan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berperan integral dalam perekonomian nasional. Misalnya, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, berdasarkan aturan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Wahyudin (2004) menyebutkan pentingnya dukungan pemerintah atas empat hal dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan, khususnya pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu (i) adanya kebijakan makro yang berorientasi padapengembangan aktivitas ekonomi yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan; (ii) penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya; (iii) dukungan penelitian dan pengembangan teknologi; dan (iv) pengembangan pola agribisnis. Dukungan Kebijakan Makro Pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia memerlukan kebijakan makro yang efektif dan efisien terutama untuk menempatkan pengembangan berbagai aktivitas dan bisnis ini sebagai salah satu prime moverpembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, disain kebijakan ekonomi makro Indonesia seoptimal mungkin harus berpihak pada proses pengembangan bisnis dan aktivitas sektor ini dalam rangka memberikan keleluasaan ruang pertumbuhan dan pengembangan bisnis secara efektif dan efisien. Terlebih dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas yang mau tidak mau harus dihadapi secara optimal. Salah satu kebijakan makro yang dapat diberikan, misalnya, dengan memberikan proteksi terhadap datangnya (impor) komoditas (misal, price protection, tax, dan sebagainya) dan menjaga supply produk lokal agar tetap kontinyu.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan diwajibkan memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap pengembangan bisnis ini. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan keleluasaan kepada masyarakat Indonesia untuk

menggarap dan memproduksi berbagai komoditas secara bebas dengan perhitungan tanpa takut mengalami kerugian. Kebebasan tersebut harus dibarengi dengan adanya pemberian property rightyang efisien secara ekonomi. Efisien secara ekonomi akan terwujud jika property rightyang dimiliki masyarakat menunjukkan sifat universal (universality),eksklusif (execlusive), dapat diperjualbelikan secara sah (transferable) dan memperoleh jaminan keamanan

(enforceability). Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif, berupa pemberian kredit lunak yang diintegrasikan dengan sistem pembinaan berkala dan kontinu, sehingga pemberian kredit tidak hanya dijadikan sebagai charitysaja. Pemerintah dalam hal ini diharapkan juga mampu memberikan jaminan keamanan bahwa komoditas yang dihasilkan mempunyai pasar yang kontinu dan jika dimungkinkan harga jualnya mempunyai harga dasar atau harga break even point bagi para pembudidaya. Dalam hal ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan justifikasi penetapan harga minimal pembelian, tentunya harus tetap mempertimbangkan cost-benefitaktivitas ekonomi yang dibangun.

Dukungan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia memerlukan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, karena infrastruktur dan fasilitas pendukung ini merupakan hal yang sangat krusial bagi pengembangan aktivitas ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat menyediakan prasarana dan sarana jalan, telekomunikasi, energi dan sebagainya. Bahkan diharapkan pemerintah dapat membangun sistem prasarana jalan yang mampu menghubungkan pusat-pusat produksi kelautan dan perikanan dengan kapasitas jalan yang dapat dilalui kontainer-kontainer. Selain itu, sistem transportasi yang ramah terhadap pengembangan bisnis berbasis sumberdaya alam dan lingkungan juga diperlukan. Ramah dalam hal ini diartikan bahwa alat atau sarana dan prasarana transportasi tersebut terbilang efektif dalam mengangkut dan mendistribusikan komoditas yang dihasilkan. Dalam hal ini ketakutan bahwa komoditas yang diangkut rusak dan kurang terjaga dapat dihindarkan. Disamping efektif, diharapkan prasarana dan sarana transportasi terbilang efisien secara ekonomi. Artinya bahwa dari sisi cost tidak terlalu memberatkan para produsen

berbasissumberdaya alam dan lingkungan. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia juga memerlukan dukungan penelitian dan pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini diarahkan untuk menghasilkan teknologi tepat guna terutama bagi upaya pengembangan komoditas yang bernilai jual tinggi (high value) dan mempunyai peluang untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Pengembangan teknologi dalam hal ini tidak saja berkutat dalam pengembangan teknis ekstraksi semata, melainkan juga semua faktor terkait dalam hal teknologi pengolahan, teknologi distribusi atau pengangkutan, dan teknologi- teknologi terkait lainnya. Hal terpenting lainnya adalah adanya teknologi penanggulangan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas produk, baik bagi produk mentah maupun produk olahan. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan agar kualitas produk yang dihasilkan dapat bersaing secara kompetitif di pasar lokal dan internasional.

II.1.b Pendekatan Agribisnis

Pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan di Indonesia memerlukan pendekatan pengembangan yang dapat mengakomodasi secara integral dan efisien setiap aktivitas produksi, pasca panen, distribusi dan pemasaran, yaitu pendekatan sistem agribisnis berbasis sumberdaya alam dan lingkungan. Sesuai dengan sifat dan karakteristik komoditas SDA yang mempunyai tingkat rentanitas tinggi terhadap varibel waktu, maka pengembangan teknologi produksi, pasca panen, strategipemasaran, sistem angkutan produk dan sebagainya menjadi bagian yang harus diperhatikan sebagai prasyarat pengembangan bisnis berbasis SDA dan lingkungan di Indonesia ini. Sistem agribisnis berbasis SDA dan lingkungan ini akan sangat tergantung pada seberapa besar pemerintah mampu mendorong sektor swasta untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Aktivitas produksi yang dijalankan akan sangat membutuhkan modal dan pembinaan bisnis agar dapat berkembang, mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyiapkan

agar kebijakan makro seperti yang digambarkan di muka dapat diimplementasikan.

Ketika produksi berjalan, maka produk atau komoditas yang dihasilkan harus dijual dan dalam hal ini jelas ketersediaan pasar sangat diperlukan. Dalam hal ini, penting dikembangkan agar pasar utama adalah industri pengolahan dalam negeri. Diharapkan melalui stimulans terhadap berkembangnya sektor industri pengolahan dapat mengatasi persoalan pentingnya penyediaan pasar yang membutuhkan bahan mentah untuk diolah. Selanjutnya hasil olahan juga perlu pasar agar produktivitas usaha pengolahannya dapat kontinyu, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan jaminan bahwa produk olahan yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tidak kalah dengan produk olahan dari luar, sehingga kembali lagi pasar lokal dapat diambil sebagai pasar utama penjualan produk olahan ini. Implikasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam dan Lingkungan Kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pembangunan ekonomi masyarakat pada kebijakan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan menurut Wahyudin (2004) dapat membawa konsekuensi terhadap kemampuan berproduksi dan konsumsi masyarakat.

Deskripsi implikasi kebijakan pemerintah tersebut tidak lain akan mengikuti solusi Don Kanel tentang bagaimana Double Squeeze berlaku pada penerapan kebijakan yang terfokus pada kebijakan pertanian. Teorama Don Kanel ini akan berlaku bilamana kebijakan dan syarat-syarat efisiensi ekonomi (property right) yang jelas dan sistem pembangunan ekonomi yang berorientasi pada SDA, seperti dikemukakan sebelumnya terjadi. Sehingga, dapatlah diprediksi bahwa in the long run penerapan kebijakan ekonomi yang demikian itu akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya yang bermata pencaharian di sektor- sektor berbasis sumberdaya alam dan lingkungan akan meningkat. Peningkatan penghidupan akibat adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan ini akan mendorong dan memberikan dampak turunan bagi beberapa hal krusial dalam aktivitas ekonomi. Pertama, peningkatan pendapatan dan penghidupan ini akan mendongkrak tingkat daya beli masyarakat akan barang dan jasa (consumption) sedikit demi sedikit. Kedua, kemampuan daya beli ini juga akan dibarengi oleh

kemampuan untuk menyimpan (saving) dan alokasi dana untuk re-investasi atau pengembangan usaha. Ketiga, pengembangan usaha yang dilakukan in the long run akan mendorong peningkatan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan kembali dialokasikan untuk konsumsi, saving, pengembangan usaha dan seterusnya (Wahyudin, 2004).

Peningkatan daya beli masyarakat (consumption) di sisi lain secara signifikan akan mendorong peningkatan transaksi jual-beli barang dan jasa. Peningkatan transaksi ini secara teoritis akan meningkatkan investasi sektor riil, terutama yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini terjadi penggunaan kapital yang dihasilkan akibat adanya transaksi dan konsumsi masyarakat tanpa harus melalui sistem kredit atau pinjaman usaha dari lembaga keuangan. In the long run, peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan tingkat investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Peningkatan perekonomian ini secara signifikan akan meningkatkan peran pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, berupa pembangunan nasional (pengembangan fasilitas publik) dan sebagainya (Wahyudin, 2004).

II.2. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam pembangunan sumber daya kehutanan, hingga tahun 2004, kebijakan diprioritaskan pada pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, dan penguatan desentralisasi kehutanan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain meliputi pemberantasan penebangan liar bekerjasama dengan Mabes Polri, TNI AL, Departemen Hukum dan HAM, pemerintah daerah, negara sahabat dan LSM baik lokal maupun internasional; penerapan kebijakan soft landing yaitu penurunan jatah produksi kayu dari hutan alam secara bertahap dan penilaian kinerja pengelolaan hutan alam produksi oleh lembaga penilai independen; rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam yang diprioritaskan pada 282 DAS (Daerah Aliran Sungai) prioritas I dan II; meningkatkan realisasi pelaksanaan reboisasi dengan melaksanakan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang mencapai 252 ribu Ha; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan melibatkan 169 pengusaha HPH di luar Jawa, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani di Jawa, dan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di beberapa daerah.

Pelaksanaan pembangunan kelautan diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, termasuk selat, tanjung dan teluk, sesuai daya dukung lingkungannya. Hasil pembangunan kelautan telah memberikan kontribusi sebesar 23,11 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2003. Kontribusi tersebut berasal dari minyak dan gas, industri maritim, perikanan, jasa angkutan laut, wisata bahari, bangunan laut dan jasa-jasa lainnya. Diperkirakan kontribusi ini terus meningkat pada tahun 2004 dan 2005.

Dalam rangka mengamankan sumber daya kelautan dari kegiatan pencurian (illegal fishing) dan perusakan (destructive fishing) telah dikembangkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, melalui penerapan monitoring, controlling and surveillance/vessel monitoring system (MCS/VMS). Upaya pengendalian dan pengawasan tersebut didukung dengan pemasangan alat

transmitter sebanyak hampir 1.500 unit pada kapal-kapal penangkapan ikan pada tahun 2004 dan 2005, dan penambahan 2 unit sarana kapal pengawas perikanan. Di samping itu, juga dilakukan upaya pembenahan sistem perijinan usaha perikanan, serta pelaksanaan gelar operasi penertiban laut terpadu dengan instansi terkait. Selain itu, sampai dengan tahun 2004 telah dilaksanakan pula penerapan sistem pengawasan berbasis masyarakat dan pembentukan lebih dari 280 kelompok pengawas masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, telah dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut melalui pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu; pelaksanaan program pengembangan daerah perlindungan laut (marine protected areas); rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan mangrove; serta pengembangan 7 taman nasional laut, 6 suaka margasatwa laut, dan 10 cagar alam laut. Pada tahun 2005 juga mulai dilaksanakan kegiatan kerja sama regional di bidang pengelolaan kawasan konservasi laut Sulu Sulawesi (Sulu Sulawesi Marine Eco-Region) dengan Malaysia dan Filipina. Di samping itu, telah dilaksanakan pula Gerakan Nasional Bersih Laut dan Pantai dalam rangka pengendalian pencemaran pesisir dan laut di berbagai daerah. Selanjutnya, dalam pengembangan riset sumber daya kelautan dan perikanan telah dilaksanakan kegiatan riset di wilayah-wilayah strategis, seperti Laut Arafura, khususnya untuk mengetahui stok sumber daya ikan dan potensi kelautan lainnya. Untuk menjamin kedaulatan NKRI, di samping melakukan kegiatan pertahanan dan keamanan juga direncanakan pengembangan pulau-pulau kecil di wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan kerja sama yang melibatkan sektor-sektor terkait dan pemerintah daerah. Selain itu, mengingat letak geografis Selat Karimata yang berada di jalur pelayaran internasional, maka dikembangkan kerja sama antar daerah dalam rangka pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu.

Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral sejak tahun 2004 secara umum diarahkan untuk mengatasi penurunan produksi hasil-hasil pertambangan dan sumber daya mineral, serta meningkatkan jumlah cadangan dan

sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi penurunan jumlah produksi dilakukan kegiatan eksplorasi secara intensif untuk pencarian lokasi deposit dan cadangan. Khusus untuk minyak dan gas bumi kegiatan eksploitasi pada suatu lapangan dipercepat dengan secara intensif menawarkan lapangan- lapangan yang sudah siap untuk dieksploitasi kepada pihak yang berminat.

Kualitas lingkungan hidup sangat bergantung pada perilaku dan kapasitas manusia yang hidup di dalamnya. Hal ini juga membutuhkan prasarana pendukung dalam bentuk peraturan yang konsisten, dan standar penilaian yang jelas. Dalam tahun 2004, aturan mengenai baku mutu lingkungan, baik air limbah maupun emisi gas telah dihasilkan, disertai pula dengan pengesahan dan pembahasan berbagai peraturan perundangundangan, antara lain UU Ratifikasi Protokol Kyoto dan Protokol Cartagena, Keppres Pengelolaan Kawasan Karst, dan pembahasan RUU Pemanfaatan Sumber Daya Genetika. Kegiatan penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup yang dilakukan di pusat dan daerah juga telah meningkatkan kepedulian banyak pihak terhadap kondisi lingkungan hidup. Hal ini juga didukung dengan pelaksanaan Program Bangun Praja, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), dan Program Super Kasih, pembinaan tim penilai AMDAL, serta terbentuknya Environmental Parliament Watch di 64 kota (14 kluster).

Berbagai upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dilakukan masih memerlukan tindak lanjut mengingat masih banyaknya masalah serta tantangan yang dihadapi dalam tahun 2006.

Pemanfaatan hutan sebagai modal pembangunan ekonomi nasional telah melebihi kemampuannya sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Peran hutan selama ini baru terfokus pada sisi produksi kayu, sementara hasil hutan nonkayu yang telah diusahakan oleh masyarakat secara tradisional dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan belum dimanfaatkan secara optimal. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan masih belum mampu menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan. Penerapan kebijakan soft landing hingga kini berdampak pada kesenjangan bahan baku yang diperkirakan mencapai sekitar 26

juta m3 per tahun ditambah dengan masih adanya penebangan ilegal untuk

“memenuhi” permintaan industri. Sementara itu, nilai tambah dari produk hutan nonkayu seperti air, udara bersih, keanekaragaman hayati, dan keindahan alam belum berkembang seperti yang diharapkan untuk mendukung sektor ekonomi. Praktik penebangan liar dan konversi lahan juga telah menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai (DAS). Kerusakan yang juga dipacu oleh lemahnya kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS dan kurangnya koordinasi antara kegiatan di hulu dan hilir telah menyebabkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau di beberapa daerah.

Pembangunan sumber daya kelautan juga masih menghadapi banyak permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya. Masih banyaknya kegiatan yang merugikan negara yaitu praktek illegal fishing terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan penambangan pasir laut secara ilegal, memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat di laut. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan pada ekosistem pesisir dan laut berupa kerusakan fisik dan pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut. Terjadinya deforestrasi hutan mangrove, degradasi terumbu karang, dan padang lamun di kawasan pesisir dan laut mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati laut. Selain itu, sistem mitigasi bencana alam laut dan sistem kewaspadaan dini masih belum dikembangkan dengan baik, mengingat lokasi Indonesia yang terletak di daerah rawan bencana. Sementara itu, perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah pesisir dan laut juga belum dikembangkan secara tepat.

Kendala lain yang juga dihadapi adalah belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga, terutama dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Dalam kaitannya dengan perbatasan RI dengan negara tetangga, terdapat 92 pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan yang menjadi titik pangkal. Sementara itu, pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil tersebut masih belum dilakukan secara optimal, yang tentunya menjadi tantangan penting bagi Indonesia. Selanjutnya, untuk mengembangkan sumber daya di wilayah laut

dalam masih dijumpai kendala seperti masalah permodalan dan teknologi, yang jika diatasi dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif sumber daya kelautan. Di samping itu, masih banyak barang muatan kapal tenggelam yang belum diupayakan pemanfaatannya secara optimal yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kapital dalam pengembangan sumber daya kelautan.

Semakin rendahnya minat penanaman modal dalam usaha pertambangan dalam negeri memerlukan upaya penggalakkan investasi di bidang pertambangan. Upaya tersebut dilakukan dengan membuka peluang investasi yang sangat menguntungkan dengan kemudahan perijinan, informasi yang terbuka, jaminan keamanan, dan kepastian berusaha. Sebaliknya, untuk suatu kegiatan pertambangan yang sudah sangat menguntungkan dan diusahakan secara luas, seperti pertambangan batubara misalnya, perlu dilakukan pengendalian secara seksama agar tidak merusak lingkungan. Beberapa tahun terakhir ini batubara menjadi komoditas tambang yang banyak diminati dengan besarnya permintaan dari RRC, Korea dan Taiwan. Apabila eksploitasi yang dilakukan tidak disertai upaya pengendalian secara seksama, maka hal ini akan merusak cadangan dan lingkungan yang ada. Persoalan yang masih belum dapat dituntaskan dan menjadi tantangan adalah kasus-kasus pertambangan tanpa ijin (PETI). Luasnya dimensi ekonomi, hukum dan sosial dari kasus PETI ini membuat penanganannya harus hatihati. Selain itu, bencana gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menjadi alasan utama diperlukannya pengembangan sistem mitigasi bencana antara lain melalui penyelidikan geologi untuk memperoleh informasi yang akurat. Pro dan kontra kenaikan harga BBM masih menjadi tantangan yang harus dikaji lebih mendalam mengingat gejolak harga minyak mentah dunia yang masih akan terus terjadi, sementara kemampuan keuangan pemerintah yang semakin juga terbatas.

Dari sisi lingkungan hidup, permasalahan pencemaran air, udara, dan tanah diperkirakan masih belum tertangani secara signifikan akibat semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang terkadang masih mengabaikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Kerusakan dan kehilangan spesies-spesies keanekaragaman hayati masih harus ditanggulangi karena semakin banyak spesies yang terancam

punah dan kerusakan ekosistem lainnya. Hal tersebut masih disertai dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati. Di samping itu, perlu dikembangkan sistem perencanaan yang adaptif terhadap perubahan iklim global dan harus memperhitungkan aspek kerawanan bencana serta pengembangan sistem peringatan dini bagi daerah rawan bencana yang harus dilengkapi dengan pembangunan daerah sabuk alami (green belt area) sebagai upaya mitigasi bencana alam khususnya gempa dan tsunami.

II.2.b Sasaran Pembangunan Tahun 2006

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mulai membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sementara itu, secara khusus, sasaran pembangunan dalam bidang kehutanan adalah:

1.Meningkatnya upaya penanggulangan pembalakan liar dan penyelundupan kayu.

2.Meningkatnya pemantapan kawasan hutan antara lain melalui penunjukan kawasan hutan di 3 provinsi baru serta terwujudnya status hukum kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang pada 125 kelompok hutan dan penataan hutan produksi 2 juta Ha di 5 provinsi.

3.Terlindunginya sumber daya hutan dari kerusakan antara lain melalui penyusunan beberapa peraturan perundangan di bidang konservasi dan pengembangan konsep dan sistem mekanisme pendanaan berkelanjutan.

4.Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya hutan melalui tata kelola yang baik (good governance) antara lain melalui pendampingan kelompok usaha produktif dan pengembangan sistem pengawasan hutan oleh masyarakat.

5.Terehabilitasinya beberapa DAS yang rusak antara lain melalui implementasi model DAS mikro di 31 wilayah BP DAS, dan

6.Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan antara lain melalui penyusunan data tematik kehutanan dalam satu sistem dasar dan data potensi neraca sumber daya hutan di 10 kabupaten.

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kelautan adalah:

1.Menurunnya kegiatan ilegal dan merusak di wilayah laut dan pesisir.

2.Meningkatnya kualitas pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu, lestari, dan berbasis masyarakat.

3.Meningkat dan berkembangnya kawasan konservasi laut dan atau pengembangan daerah perlindungan laut.

4.Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang bersih, sehat, dan produktif.

5.Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah.

6.Berkembangnya riset dan teknologi di bidang kelautan.

7.Percepatan penyelesaian batas laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Filipina; dan

8.Meningkatnya upaya mitigasi bencana alam laut dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat yang bekerja di laut dan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan sasaran dalam pembangunan bidang pertambangan dan sumber

daya mineral adalah:

1.Meningkatnya cadangan, produksi, dan ekspor migas.

2.Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3.Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

4.Teridentifikasinya “kawasan rawan bencana geologi” sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; dan

5.Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran.

Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan lingkungan

hidup adalah:

1.Berkurangnya pencemaran air, udara dan tanah di kota-kota besar disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor.

2.Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global.

3.Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003–2020.

4.Tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi kecilnya pembiayaan sektor lingkungan hidup; dan

5.Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

II.2.c Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2006

Untuk mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan pembangunan diutamakan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk:

1.Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya.

2.Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan.

3.Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.

4.Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu; dan

5.Memanfaatkan hasil hutan nonkayu dan jasa lingkungannya secara optimal.

Pembangunan kelautan diarahkan untuk :

1.Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau- pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat.

2.Memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

3.Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan estuaria.

4.Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ, perairan umum), dan pulau-pulau kecil.

5.Menjalin kerjasama regional dan internasional dalam rangka penyelesaian batas laut dengan negara tetangga

6.Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir dalam rangka peningkatkan perlindungan keselamatan bekerja dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

7.Mendorong kemitraan dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan

8.Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi iptek, sumber daya manusia, kelembagaan, dan peraturan perundangan.

Pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral diarahkan untuk:

1.Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya.

2.Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.

3.Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen; dan

4.Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan yang rentan terhadap bencana geologi.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:

1.Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.

2.Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan.

3.Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah; dan

4.Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

II.3 Karakteristik Ekologi Sumber Daya Alam

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi (timbal balik) antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya serta sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Terdapat banyak jenis pegelompokan sumberdaya disini dicontohkan terdapat tiga pengelompokan yaitu;

Sumber daya alam berdasarkan jenis :

1.sumber daya alam hayati / biotik : adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup.

contoh : tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan lain-lain

2.sumber daya alam non hayati / abiotik : adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati.

contoh : bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain

3.Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan : sumber daya alam yang dapat diperbaharui / renewable yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan.

contoh : air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain

4.sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui / non renewable : ialah sumber daya alam yang tidak dapat di daur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah.

contoh : minyak bumi, batubara, timah, gas alam.

5.sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya / unlimited contoh : sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain lain. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya :

1.sumber daya alam penghasil bahan baku : adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi.

contoh : hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain

2.sumber daya alam penghasil energi : adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi.

misalnya : ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi,

gas bumi, dan lain sebagainya.

Faktor-faktor pembatas ekologis ini perlu diperhitungkan agar pembangunan membawa hasil yang lestari.Hubungan antara pengawetan ekosistem dan perubahan demi pembangunan demi pembangunan ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu :

1.Kebutuhan untuk memperhatikan kemampuan untuk membuat pilihan penggunaan sumber alam di masa depan.

2.Kenyataan bahwa peningkatan pembangunan pada daerah-daerah pertanian tradisional yang telah terbukti berproduksi baik mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh pengembalian modal yang lebih besar dibanding daerah yang baru.

3.Kenyataan bahwa penyelamatan masyarakat biotis dan sumber alam yang khas merupakan langkah pertama yang logis dalam pembangunan daerah baru, dengan alasan bahwa sumber alam tersebut tak dapat digantikan dalam arti pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia, dan kontribusi jangka panjang terhadap pemantapan dan produktivitas daerah

Seperti pernyataan diatas, Sumber daya alam ini adalah energi yang sifatnya tidak dapat digantikan. Proses penggantian ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Hampir setiap waktu sumber daya alam ini tidak dapat terlepas dari

kehidupan manusia. Beberapa sampel yang bisa kita lihat bahwa sember daya alam ini tak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari.

Untuk menjamin keberlanjutan fungsi layanan sosial-ekologi alam dan keberlanjutan sumberdaya alam dalam cakupan wilayah yang lebih luas maka pendekatan perencanaan SDA dengan instrumen penataan ruang harus dilakukan dengan mempertimbangkan bentang alam dan kesatuan layanan ekosistem, endemisme dan keterancaman kepunahan flora-fauna, aliran-aliran energi sosial dan kultural, kesamaan sejarah dan konstelasi geo-politik wilayah.

Dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka pilihan-pilihan atas sistem budidaya, teknologi pemungutan/ekstraksi SDA dan pengolahan hasil harus benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dari mulai tingkat ekosistem lokal sampai ekosistem regional yang lebih luas. Dengan pendekatan ekosistem yang diperkaya dengan perspektif kultural seperti ini tidak ada lagi

“keharusan” untuk menerapkan satu sistem PSDA untuk wilayah yang luas. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap ekosistem bisa jadi akan membutuhkan sistem pengelolaan SDA yang berbeda dari ekosistem di wilayah lain.

II.4 Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah

(assimilative capacity). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan

dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1.Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.

2.Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.

3.Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

Status daya dukung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL).Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan.

1.Bila SL > DL , daya dukung lahan dinyatakan surplus.

2.Bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Di dalam Ketentuan Umum UU RI no 23 tahun 1997 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Konsep tentang daya dukung sebenarnya berasal dari pengelolaan hewan ternak dan satwa liar. Daya dukung itu menunjukkan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan hewan yang dinyatakan dalam jumlah ekorpersatuan luas lahan.

II.5. Keterbatasan Kemampuan Manusia

Dalam perspektif filsafat, nalar antroposentrisme merupakan penyebab utama munculnya krisis lingkungan. Antroposentrisme merupakan salah satu etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat ekosistem. Bagi etika ini, nilai tertinggi dan paling menentukan dalam tatanan ekosistem adalah manusia dan kepentingannya. Dengan demikian, segala sesuatu selain manusia (the other) hanya akan memiliki nilai jika menunjang kepentingan manusia, ia tidak memiliki nilai di dalam dirinya sendiri. Karenanya, alam pun dilihat hanya sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Cara pandang antroposentris ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras sumber daya alam dengan sebesar-besarnya demi kelangsungan hidupnya. Tak pelak, krisis lingkungan pun sulit terhindarkan, karena alam tidak mampu lagi berdaya menahan gempuran keserakahan manusia.

Antroposentrisme atau ada yang menyebut egosentrisme merupakan buah dari alam pikiran modern tersarikan dari esensialisme kesadaran akan kenyataan otonomi manusia di hadapan alam semesta, yang mulai muncul di bawah semboyan terkenal: Sapere Aude! (berpikirlah sendiri!) dan Cogito ergo sum (saya berpikir maka saya ada)-nya Rene Descartes. Dengan semboyan kokoh ini, alam pikiran modern benar-benar menjadi masa di mana rasionalitas manusia muncul dan menggeser segala otoritas non-rasio, termasuk agama. Dari kesadaran essensialisme inilah embrio nalar antroposentrisme mulai nampak. Keyakinan akan rasionalitas manusia pada momen berikutnya mengejawantah dalam aktifitas kreatif, penciptaan, dan inovasi sains dan teknologi hingga munculnya masyarakat ekonomi global yang pada akhirnya membawa bencana yang maha dahsyat, yakni krisis lingkungan yang justru mewarnai optimisme modernitas ini. Mula-mula secara embrional, masyarakat ekonomi global lahir dari rahim revolusi industri dan revolusi hijau, yang telah menggeser masyarakat feodal yang mapan. Masyarakat ekonomi baru ini senantiasa didominasi oleh keinginan untuk memanfaatkan sebesar-besarnya potensi alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Karena motif ekonominya yang begitu dominan, pada

akhirnya tidak ramah terhadap lingkungan. Menurut Hossein Nasr Manusia modern telah mendesakralisasi alam, meskipun proses ini sendiri hanya di bawa ke kesimpulam logisnya oleh sekelompok minoritas. Apapalgi alam telah dipandang sebagai sesuatu yang harus digunakan dan dinikmati semaksimal mungkin.

Etika antroposentrisme pada akhirnya bukannya tanpa kritik. Setidaknya, oleh berbagai aliran etika lingkungan yang muncul belakangan, baik oleh etika neo-antroposentrisme (yang hendak memperbaiki kesalahan-kesalahan pendahulunya), etika biosentrisme (yang menganggap semua makhluk adalah pusat kehidupan, dan masing-masing memiliki nilai dan tujuan, dengan demikian, manusia tidak lebih unggul dari spesies yang lain, karena ia tidak lain adalah anggota dari komunitas kehidupan), etika ekosentrisme (yang menganggap bahwa bukan hanya manusia dan benda yang hidup saja yang menjadi anggota ekosistem, tetapi juga benda mati [abiotik]), dan etika kepedulian (yang menganggap bahwa antara manusia dan alam adalah sama-sama lemahnya, dan tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri, karenanya manusia di dalam relasinya dengan alam harus mengedepankan sikap kepedulian).

Untuk itu diperlukan alternatif landasan etika yang lebih komprehensif yakni etika bersama yang mengikat secara transenden, yakni sebuah etika bersama yang di dalam pandangan etisnya memiliki garis vertikal kepada Yang Absolut. Lalu, di atas landasan apa etika bersama itu hendak dibangun?. Dengan melihat berbagai dimensinya, hemat penulis, nampaknya agama mampu memainkan peran itu. Selain merupakan fenomena universal manusia, agama juga merupakan dimensi esensial hidup dan sejarah manusia yang tidak mudah –untuk tidak mengatakan tidak mungkin- tergantikan oleh ideologi lain, baik humanisme ateistik ala Feurbach, sosialisme ateistik ala Marx, sains ateistik ala Freud dan Russel, atau pun yang lain. Agama, nampaknya tampil dengan sangat meyakinkan karena memberikan basis absolutisitas dan keharusan moral secara tanpa syarat, dimanapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Tuntutan etis serta keharusan tanpa syarat itu hanya bisa didasarkan pada sesuatu yang tak bersyarat dan yang Absolut.

Jadi upaya mengatasi krisis lingkungan, secara etis, harus melibatkan berbagai landasan etis yang memang benar-benar memposisikan manusia dan alam sama-sama derajatnya, baik dalam ketinggiannya (biosentrisme dan ekosentrisme), maupun dalam kerendahannya (etika kepedulian) sekaligus membingkainya dengan etika bersama yang mengikat secara transenden. Etika semacam ini bukan sekedar teori moral, melainkan juga sebuah ecosophy karena mencakup teori dan kearifan hidup (wisdom). Jika krisis lingkungan tidak hanya disebabkan oleh perilaku teknis, tetapi juga disebabkan oleh ecosophy yang salah, maka upaya mengatasi krisis lingkungan juga bisa dimulai dari ecosophy yang memposisikan secara tepat hubungan manusia di dalam ekosistem.

Ajaran Islam menawarkan kesempatan untuk memahami Sunatullah serta menegaskan tanggung jawab manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya dimana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Salah satu Sunnah Rasullullah SAW menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumberdaya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang dia tidak melanggar, menyalahi atau menghalangi hak-hak yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain sebagai warga masyarakat. Penggunaan sumberdaya yang langka atau terbatas harus diawasi dan dilindungi.

Manusia sebagai pengolah sumber daya alam dituntut semaksimal mungkin untuk mengolah sumber daya alam. Tapi banyak diantara manusia tersebut yang tidak mampu untuk mengolah sumber daya alam yang telah tersedia yang mengakibatkan negara kita selalu tertinggal dari Negara-negara lain diluar sana yang sudah maju. Padahal negara-negara tersebut tidaklah memiliki sumber daya alam sebanyak yang kita punya ,tpi mereka sselalu dapat mengolah setiap sumber daya alam yang telah tersedia di Negara mereka yang membuat negara mereka terus maju.

Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih meningkatkan sumber daya manusia atau kemampuan dari masyarakat kita agar bisa memaksimalkan atau mengolah sumber daya alam kita yang begitu melimpah

ini. Bukan mustahil jika kita bisa mengolahnya ,kita akan seperti Negara-negara yang telah maju atau bahkan melebihi mereka.

II.5.1 Keterbatasan Ekologi

Planet bumi yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam perkembanganya pada organisme mengalami seleksi alam, misalnya telur ikan yang beribu-ribu itu dari induknya, yang dapat hidup terus hingga dewasa hanya beberapa ekor saja.

Skema representasi dari angka kematian ikan laut. Hanya beberapa ikan yang bertahan hingga dewasa dari ribuan telur. Begitu juga tiram, binatang laut ini dapat menghasilkan 500 milion telur sekali bertelur. Jika semua telur-telur itu berkembang menjadi tiram-tiram dewasa dan semua keturunannya hidup, maka sesudah generasi keempat kita dapat menemukan tumpukan tiram-tiram seluas bumi selama 8 tahun. Demikian pula tumbuhan mempunyai kemampuan berkembang biak secara cepat jika spora-spora atau biji-biji yang disebarkan tumbuh semua menjadi dewasa, maka populasi tumbuhan akan naik luar biasa. Demikianlah seleksi alam selalu terjadi.

Semua hewan dan tumbuhan cenderung untuk tumbuh bereproduksi dan mati, sampai dikurangi oleh pengaruh lingkungan, faktor yang mula-mula menghentikan pertumbuhan dan penyebaran dari organisme disebut faktor pembatas. Hal ini terjadi pada makhluk hidup, sedangkan pada lingkungan hidup secara luas mempunyai keterbatasan. Lahan pertanian yang tadinya subur karena diolah terus menerus, maka kesuburannya menjadi berkurang. Apabila pada lahan tersebut penduduknya bertambah, maka “beban”nya menjadi bertambah pula karena dipacu untuk memproduksi melebihi kapasitasnya dengan cara diberi pupuk dan sebagainya. Sebagai akibat dari hal tersebut maka lahan itu mengalami penurunan kemampuan produksi ataupun yang disebut dengan deteriorasi lingkungan. Kondisi lingkungan yang dalam keadaan produktifitasnya optimal dan seimbang secara ekologi dikatakan dalam kodisi homeostatis. Deteriorasi

lingkungan salah satunya ditandai oleh pemulihan produktifitas yang berjalan lambat.

Sebagai contoh digambarkan oleh Hagget (1983) pada petani sistem ladang berpindah yang tanah kurang subur dan daerahnya luas dengan penduduk jarang. Pada gambar 1 dan 2 berikut dijelaskan hubungan tingkat kesuburan tanah dengan waktu. Apabila jumlah penduduk bertambah banyak, maka waktu pemulihan kesuburan lahan menjadi pendek sehingga kesuburannya belum pulih lahan mulai ditanami lagi. Sebagai akibatnya maka kesuburannya akan semakin merosot. Hal ini juga terjadi pada lahan daerah yang seharusnya kemampuan ditanami padi 1 tahun sekali dipacu untuk panen sattu tahun menjadi dua kali dengan berbagai cara akibatnya kesuburan lahan cepat menurun.Upaya pelesterian lingkungan hidup sangat penting untuk dilakukan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam proses pembangunan itu tentu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup.

Pembangunan tidak saja mendatangkan manfaat, tatapi juga membawa resiko kerusakan lingkungan. Kita melihat di sekitar kita misalnya hutan diubah menjadi lahan sawah untuk memproduksi bahan makanan, dengan perubahan lahan hutan menjadi lahan sawah ini akan menggangu keseimbangan ekologi. Sungai kita bendung untuk mendapatkan manfaat listrik, bertambahnya saluran irigasi, dan terkendalinya banjir. Resikonya ialah tergusurnya kampung dan sawah penduduk setempat, dan punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Kayu di hutan kita tebang, devisa dari ekspor kayu kita dapatkan, sebaliknya kita menghadapi resiko kepunahan hewan dan tumbuhan, bertambahnya erosi tanah, rusaknya tata air, dan terjadinya hutan alang-alang. Sarana transportasi kita tambah, hubungan satu tempat ke tempat lain menjadi mudah, tetapi resikonya pencemaran udara dan kebisingan, serta kecelakaan lalu lintas.

Seperti contoh pada gambar di atas, gambar waduk menggusur petani yang hidup di lembah sungai yang dibendung. Sementara itu manfaat listrik masih banyak melampaui mereka dan belum menciptakan lapangan pekerjaan bagi

mereka .Akibatnya tekanan penduduk terhadap lahan meningkat. Hutan rusak, erosi dan pedangkalan waduk dipercepat.

II.5.2 Komunitas, Niche dan Suksesi

Komunitas adalah kumpulan populasi organisme yang hidup secara bersama di dalam suatu lingkungan. Contoh, Serigala, rusa, berang-berang, pohon cemara dan pohon birch adalah beberapa populasi yang membentuk komunitas hutan. Ekologi mempelajari peranan masing-masing spesies yang berbeda di dalam komunitas mereka. Mereka juga mempelajari tipe komunitas lain dan bagaimana mereka berubah. Beberapa komunitas seperti hutan yang terisolasi atau padang rumput dapat diidentifikasi secara mudah, sementara yang lainnya sangat sulit untuk dipastikan berdasarkan metode-metode ilmiah.

Sebuah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang mencakup wilayah yang sangat luas disebut biome. Batas-batas biome yang berbeda pada umumnya ditentukan oleh iklim. Biome yang utama termasuk diantaranya padang pasir, hutan, tundra, dan beberapa tipe biome air

Peran suatu spesies di dalam komunitasnya disebut peran ekologi (niche). Sebuah peran ekologi terdiri dari cara-cara sebuah spesies berinteraksi di dalam lingkungannya, termasuk diantaranya faktor-faktor tertentu seperti apa yang dimakan atau apa yang digunakan untuk energi, predator yang memangsa, jumlah panas, cahaya atau kelembaban udara yang dibutuhkan, dan kondisi dimana dapat direproduksi.

Banyak ekolog memiliki catatan yang panjang tentang beberapa spesies yang menempati peran ekologi tinggi tertentu dalam komunitas tertentu.Berbagai penjelasan banyak yang diusulkan untuk hal ini. Beberapa ahli ekologi merasa bahwa hal ini disebabkan karena kompetisi jika dua spesies mencoba untuk mengisi peran ekologi "niche" yang sama, selanjutnya kompetisi untuk membatasi berbagai sumber daya akan menekan salah satu spesies keluar. Ahli lainnya berpendapat bahwa sebuah spesies yang menempati peran ekologi yang tinggi, melakukannya karena tuntutan fisik yang keras tentang peran tertentu tersebut di dalam komunitas. Dengan kata lain hanya satu spesies yang menempati peran

ekologi "niche" bukan karena memenangkan kompetisi dengan spesies lainnya, tetapi karena hanya satu-satunya anggota komunitas yang memiliki kemampuan fisik memainkan peran tersebut.

Perubahan komunitas yang terjadi disebut suksesi ekologi. Proses yang terjadi berupa urutan-urutan yang lambat, pada umumnya perubahannya dapat diramalkan yakni dalam hal jumlah dan jenis mahkluk organisme yang ada di suatu tempat . Perbedaan intensitas sinar matahari, perlindungan dari angin, dan perubahan tanah dapat merubah jenis-jenis organisme yang hidup di suatu wilayah. Perubahan-perubahan ini dapat juga merubah populasi yang membentuk komunitas. Selanjutnya karena jumlah dan jenis spesies berubah, maka karakteristik fisik dan kimia dari wilayah mengalami perubahan lebih lanjut. Wilayah tersebut bisa mencapai kondisi yang relatip stabil atau disebut komunitas klimaks, yang bisa berakhir hingga ratusan bahkan ribuan tahun.

Para ahli ekologi membedakan dua tipe suksesi yakni primer dan sekunder. Di dalam suksesi primer organisme mulai menempati wilayah baru yang belum ada kehidupan seperti sebuah pulau baru yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Sebagai contoh anak Krakatau yang terbentuk sejak 1928 kini telah dihuni oleh puluhan spesies.

Suksesi sekunder terjadi setelah komunitas yang ada menderita gangguan yang besar sebagai contoh sebuah komunitas klimaks (stabil) hancur karena terjadinya kebakaran hutan. Komunitas padang rumput dan bunga liar akan tumbuh pertama kali. Selanjutnya diikuti oleh tumbuhan semak-semak. Terakhir pohon-pohonan baru muncul kembali dan wilayah tersebut akan kembali menjadi hutan hingga gangguan muncul kembali. Dengan demikian kekuatan-kekuatan alam yang terakhir menyebabkan terjadinya komunitas klimaks (stabil). Sebagai tambahan para ahli ekologi memandang kebakaran dan gangguan alam besar lainnya sebagai hal yang dapat diterima dan tetap diharapkan.

III.PENUTUP

Pembangunan ekonomi sangat memerlukan pendekatan yang tepat dan

baik serta didukung oleh berjalannya sistem kepemerintahan yang baik (good

governance) yang memberikan dukungan kuat terhadap segenap aktivitas ekonomi kerakyatan. Di era otonomi daerah ini, penting kiranya menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek berarti bahwa masyarakat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan, sedangkan sebagai objek adalah menempatkan masyarakat sebagai target utama pembangunan yang ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pemerintah daerah harus dapat menempatkan fungsinya selaku pemberi pelayanan terhadap masyarakat (optimal services for community). Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan yang dilakukan seyogyanya menerapkan proses perencanaan pembangunan dari bawah. Proses perencanaan dari bawah merupakan salah satu media pemerintah untuk dapat menyosialisasikan secara terfokus dan terpadu terhadap suatu proses dan implementasi pembangunan. Artinya, di sini masyarakat diajak untuk secara bersama membangun wilayahnya dan melalui forum atau media lainnya dapat disosialisasikan beragam implementasi program pembangunan (baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan) berdasarkan skala prioritas dan waktu, di samping juga masyarakat diajak untuk dapat memahami secara sukarela (voluntary understanding) bagaimana cara melakukan perencanaan dan proses implementasinya.

Penempatan masyarakat sebagai faktor penentu dalam pembangunan ekonomi ini sangat diperlukan dan hal ini juga sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi nasional yang mengedepankan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, konsep subjek dan objek pembangunan ini juga sesuai dengan motto pembangunan nasional, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Penerapan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam dan lingkungan ini sangat perlu diimplementasikan pada seluruh daerah di Indonesia. Mengingat peran daerah di era otonomi daerah sangat signifikan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2005. Politik dan Otonomi Daerah. Serang: Untirta Press Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT.Gramedia

Pustaka Utama

Dwiyanto, Agus (Editor). 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Huijbers, Theo. 1984. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta : Yayasan Kanisius

Mahfud M.D, Moh. 1998. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta : Pustaka LP3ES

Indonesia

Manan, Bagir. 1996. Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian. Lampung : Makalah Seminar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Pramono, Nindyo. 1997. Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti

Razak, Abdul dan Armin Arief. 2006. Pengetahuan lingkungan II. Padang : FMIPA UNP

Riggs, FW. 1985. Administration in Developing Countries. Boston

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Bandung: Mandar Maju

Setiyono. 2001. Aspek Hubungan Internasional Sebagai Faktor Pengubah Hukum. Jakarta : Majalah Hukum Trisakti Nomor 39

Sipardi, I. 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Cet.II. Alumni. Jakarta

Supriatna, Tjahya. 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Bumi Aksara

Tanjung, SD. 1999. Pengantar Ilmu Lingkungan. Universitas Gajah Mada.

Yogyakarta

Usman, Ali. 2007. Meneguhkan Kembali Ekonomi Kerakyatan. Jakarta : Artikel pada Kolom Opini Harian Suara Karya, Edisi Kamis, tanggal 24 Mei 2007.

Wahyudin, Yudi. 2004. Kebijakan Pembangunan Kelautan Pasca Pemilu. Jakarta: Artikel pada Kolom Opini Harian Suara Karya, Edisi Rabu, tanggal 26 Mei 2004.

Wahyudin, Yudi. 2005. Merencanakan Pembangunan secara Partisipatif. Jakarta: Artikel pada Kolom Opini Harian Umum Suara Karya, Edisi Senin, 30 Mei 2005.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam http://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makanan http://www.bebas.vlsm.org/v12/sponsor/sponsorpendamping/Praweda/Biologi/00

30%20Bio%201-7a.htm

https://riogumelar27.wordpress.com/2013/01/20/karakteristik-ekologi-sumber- daya-alam/

eprints.undip.ac.id/39279/1/tesis_fransisca_CBNRM.pdf

Wawasan Tridharma.1994: Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV Nomor 12 Tahun XXIII Juli 2011| 15 ISSN 0215-8256 STT No. 2009/SK/DITJEN PPG/STT/1994

wikipedia.org/wiki/Ekologi